USKP

Sejarah pembentukan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan SK Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.04/1998 tanggal 28 Mei 1998 tentang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Pasal 1 (c) yang ditindak lanjuti dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) BPLK dan DJP Nomor Kep 114/BP/1998 dan Kep 188/PJ/1998 tertanggal 11 September 1998 tentang Pembentukan Konsorsium Pengembangan Konsultan Pajak Indonesia. Unsur Konsorsium terdiri dari unsur pemerintah adalah BPLK dan Ditjen Pajak, unsur profesi adalah IKPI, unsur PTN dari UI, dan unsur PTS dari STPI. Bagan organisasi Konsorsium Pengembangan Konsultan Pajak adalah ex-oficio sebagai berikut: Pembina adalah Dirjen Pajak dan Kepala BPLK; Pengarah terdiri dari Sekretaris DJP, Sekretaris BPLK, Ketua Umum IKPI, Dekan Fisip UI, Ketua STPI, dan Ketua YPKI; Ketua Harian adalah Kapusdiklat Perpajakan. Konsorsium bertugas menentukan kurikulum perpajakan untuk USKP, menyusun peraturan USKP, menyusun materi dan bahan/soal ujian, dan menetapkan metoda penilaian hasil ujian. Dalam perjalanan pada tahun 2004 Ketua YPKI meninggalkan penyelenggaraan USKP sehingga sebagai tindak lanjutnya Ikatan Konsultan Pajak Indonesia telah membentuk suatu badan khusus yang menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dengan SK PP IKPI Nomor 002/SK-PP.IKPI/I/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP). Pembentukan BP USKP semacam badan otonom IKPI dimaksudkan agar penyelenggaraan USKP terjaga independensinya dan ditingkatkan kualitas serta profesionalismenya. Para personil yang terlibat dalam kepengurusan BP-USKP terdiri atas unsur-unsur: IKPI (praktisi konsultan pajak), Ditjen Pajak (fiskus atau pemerintah) dan Pusdiklat Perpajakan/Lembaga Pendidikan (Widyaiswara dan Dosen). Sebagai akibat dari perubahan tersebut maka telah dilakukan beberapa revisi/perbaikan terhadap Buku Pedoman Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang disesuaikan dengan KMK No.485/KMK.03/2003 dan pertimbangan lain yang secara teknis diperlukan untuk pelaksanaannya. Buku pedoman yang telah direvisi ini memuat mengenai ketentuan tentang persyaratan peserta ujian, mata ujian (kurikulum) dan deskripsinya, ketentuan kelulusan dan batas waktu serta tata tertib ujian. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) bahwa setiap orang berhak memilih pendidikan dan pengajaran dan memilih pekerjaannya, maka pelaksanaan USKP yang sepenuhnya menjadi wewenang IKPI yakni penyelenggaraan USKP untuk mengatur persyaratan peserta, mata ujian yang diujikan, serta sistem penilaian dan kelulusannya.