Tanggal Terima Daftar Ulang Kolektif di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Surabaya (1)

Jakarta, 10 November 2015

Nomor : SE-03/PP.IKPI/XI/2015

Hal   : Pendaftaran ulang keanggotaan dan legalisasi SK keanggotaan IKPI

Yang terhormat,

    1. Para Ketua Pengurus Daerah IKPI

    2. Para Ketua Pengurus Cabang IKPI

    3. Para Anggota IKPI

    di Seluruh Indonesia.

Tanggal Terima Daftar Ulang Kolektif di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Surabaya (2)

7.
 

8.

 

 

Proses pendaftaran ulang, penyampaian serta pengambilan dokumen dilakukan secara kolektif melalui Cabang dimana anggota terdaftar.

Berdasarkan dokumen/data yang diterima dari anggota melalui Cabang, Pengurus Pusat akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Keanggotaan baru dan membuat fotokopi SK Keanggotaan untuk dilegalisasi oleh Ketua Umum. SK Keanggotaan beserta fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum akan diserahkan kepada anggota melalui Cabang.

 

DIKLAT

PKP Kerjasama Operasi, PPN Pemakaian Sendiri, PPN Jasa Kena Pajak, PPN Penghapusan Piutang, Klaim PPN, Pengkreditan Pajak Masukan, Pengaturan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan JKP dan BKP tidak berwujud, Eksport BKP dan JKP, Tanggung Renteng PPN, Nota Retur, Penerbitan & Pembatalan Faktur Pajak, Penentuan Transaksi Terutang/Tidak Terutang PPN, dan juga dibahas materi lain seperti PPN Merger, Akusisi, Spin Of, Retur Jasa, Penggunaan Deemed, Perlakuan PPN atas Pailit.

KSKP

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang diberikan mandat oleh BP USKP.untuk menyelenggarakan Ujian Setifikasi Konsultan Pajak (USKP) mempunyai tanggung jawab moral untuk memfasilitasi bagi semua pihak yang berkeinginan untuk mendalami tentang perpajakan maupun bagi yang akan menempuh ujian sertifikasi konsultan pajak.

 

USKP

Sejarah pembentukan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan SK Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.04/1998 tanggal 28 Mei 1998 tentang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Pasal 1 (c) yang ditindak lanjuti dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) BPLK dan DJP Nomor Kep 114/BP/1998 dan Kep 188/PJ/1998 tertanggal 11 September 1998 tentang Pembentukan Konsorsium Pengembangan Konsultan Pajak Indonesia. Unsur Konsorsium terdiri dari unsur pemerintah adalah BPLK dan Ditjen Pajak, unsur profesi adalah IKPI, unsur PTN dari UI, dan unsur PTS dari STPI.