DIKLAT

PKP Kerjasama Operasi, PPN Pemakaian Sendiri, PPN Jasa Kena Pajak, PPN Penghapusan Piutang, Klaim PPN, Pengkreditan Pajak Masukan, Pengaturan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan JKP dan BKP tidak berwujud, Eksport BKP dan JKP, Tanggung Renteng PPN, Nota Retur, Penerbitan & Pembatalan Faktur Pajak, Penentuan Transaksi Terutang/Tidak Terutang PPN, dan juga dibahas materi lain seperti PPN Merger, Akusisi, Spin Of, Retur Jasa, Penggunaan Deemed, Perlakuan PPN atas Pailit.

KSKP

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang diberikan mandat oleh BP USKP.untuk menyelenggarakan Ujian Setifikasi Konsultan Pajak (USKP) mempunyai tanggung jawab moral untuk memfasilitasi bagi semua pihak yang berkeinginan untuk mendalami tentang perpajakan maupun bagi yang akan menempuh ujian sertifikasi konsultan pajak.

 

USKP

Sejarah pembentukan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan SK Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.04/1998 tanggal 28 Mei 1998 tentang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Pasal 1 (c) yang ditindak lanjuti dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) BPLK dan DJP Nomor Kep 114/BP/1998 dan Kep 188/PJ/1998 tertanggal 11 September 1998 tentang Pembentukan Konsorsium Pengembangan Konsultan Pajak Indonesia. Unsur Konsorsium terdiri dari unsur pemerintah adalah BPLK dan Ditjen Pajak, unsur profesi adalah IKPI, unsur PTN dari UI, dan unsur PTS dari STPI.